Tomohon,– Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP tersebut, diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda resmi penyerahan laporan hasil pemeriksaan, di Kantor BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Senin (26/5/2025).
Penyerahan hasil pemeriksaan itu, menandai komitmen kuat pemerintah Kota Tomohon, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang, mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas kinerja seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo, dan jajaran auditor.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada BPK RI, khususnya kepada Bapak Bombit Agus Mulyo selaku Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Utara, serta seluruh tim pemeriksa atas kerjasama, perhatian, dan pembinaan selama ini” ujar Mono.
Mono Turang menekankan, laporan hasil pemeriksaan bukan hanya dokumen evaluatif, tapi juga petunjuk penting untuk melakukan perbaikan dan pembenahan ke depan.
“Laporan ini ,merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Harapan kita bersama, momentum ini bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Ia menyebut, DPRD Kota Tomohon, berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan dalam laporan BPK.
“Adapun catatan-catatan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan, nantinya akan ditindak lanjuti oleh kami DPRD, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Ferdinand menyatakan bahwa capaian opini WTP ini adalah refleksi dari nilai-nilai good governance yang terus diperjuangkan.
“Ini wujud nyata komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang mengedepankan prinsip clean government dan good governance,” tutup politisi PDI Perjuangan itu.
Dengan capaian opini WTP ini, Kota Tomohon semakin menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang serius dalam membangun sistem keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, demi peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
