Tomohon,- Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H. bersama Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, S.E. menghadiri kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Hasil Tembakau dan Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal Tahun 2026, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Metland Marron Tomohon tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Caroll Senduk. Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait guna memberikan pemahaman mengenai ketentuan cukai hasil tembakau sekaligus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Kabid Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Bapenda Provinsi Sulawesi Utara Drs. John Siby, A.P., Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara Charis Infantri, serta Kepala BPJS Cabang Tondano Daryono, S.K.M.

Dalam sambutannya, Caroll Senduk menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting, bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara serta mencegah peredaran barang kena cukai ilegal.

Menurutnya, cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Karena itu, peredaran rokok ilegal tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana. Selain merugikan penerimaan negara, praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan.

“Rokok ilegal dapat berupa rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, maupun menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Caroll.

Ia menyatakan, Pemerintah Kota Tomohon berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil bagian melalui dukungan nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Caroll juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya camat dan lurah, untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut perlu menyasar pedagang, pemilik kios, warung, toko, distributor, serta seluruh pelaku usaha yang memperjualbelikan produk hasil tembakau.

Masyarakat diharapkan mampu mengenali ciri-ciri rokok ilegal, memahami konsekuensi hukumnya, serta menyadari bahwa membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal turut mendukung praktik perdagangan yang melanggar hukum.

Selain edukasi, Wali Kota menekankan pentingnya pelaksanaan operasi pemberantasan secara terpadu dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar operasi tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjadi langkah konkret untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kota Tomohon.

Penguatan pengawasan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan juga menjadi perhatian. Camat dan lurah diminta aktif memantau wilayah masing-masing serta segera berkoordinasi dengan instansi berwenang apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di toko, kios, warung maupun tempat perdagangan lainnya.

Lebih lanjut, Caroll menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi lintas sektor, melibatkan Pemerintah Kota Tomohon, Bea dan Cukai, TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta seluruh unsur terkait lainnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha agar menjalankan aktivitas perdagangan secara bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan perundang-undangan. Sementara kepada masyarakat, ia mengimbau untuk tidak membeli maupun memperdagangkan rokok ilegal serta berani menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi peredaran.

“Keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak semata-mata diukur dari berapa banyak operasi yang dilaksanakan atau berapa banyak barang yang berhasil diamankan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika peredaran rokok ilegal semakin berkurang, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat, pelaku usaha semakin sadar hukum, dan penerimaan negara dapat terlindungi secara optimal,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Caroll meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen dan tanggung jawab bersama. Ia menegaskan bahwa setiap upaya pengawasan dan penindakan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Plt. Kepala BPKBD Kota Tomohon Danie Liuw, S.Komp., M.M., serta para peserta sosialisasi dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.